Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Rote Ndao
Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai, Ba’a, Rote NdaoTelp/Fax. 0380 8571147 | Email. pengadilanrote@gmail.com
Selamat Datang
Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Rote Ndao.
Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor :
1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Lanjut
Sistem Informasi
Penelusuran Perkara
Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan
dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui
informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan.
Lanjut
Sistem Informasi Pengawasan
SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan
suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Lanjut
Direktori Putusan
Pengadilan Negeri
Rote Ndao
Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan
salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah
Pengadilan Negeri Rote Ndao secara online
Lanjut
Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0
26 Apr 2019Labuan Bajo – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0, bertempat diLabuan Bajo, Nusa T
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
