Selamat Datang

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Rote Ndao.
Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lanjut



Sistem Informasi
Penelusuran Perkara

Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan
dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Rote Ndao secara online

Lanjut



Sistem Informasi Pengawasan

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan
suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Lanjut



Direktori Putusan
Pengadilan Negeri
Rote Ndao

Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan
salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah
Pengadilan Negeri Rote Ndao secara online

Lanjut

Ketua MA Lantik Ketua DPR

18 Jan 2018

Jakarta-Humas, Senin 15 Januari 2018. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Melantik dan Memandu Pengucapan Sumpah Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Daniel Biaf Sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Kupang

13 May 2017

Kupang – Pengadilan Tinggi Kupang, Kamis, 4 Mei 2017, Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Pengadilan Tinggi Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Andreas Don Rade, SH., MH mengambil sumpah dan melanti

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.